-->

Iklan

BKKBN Provinsi Jawa Barat Gandeng TNI AU

Rabu, 07 Oktober 2020, Rabu, Oktober 07, 2020 WIB Last Updated 2020-10-08T12:28:05Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini





Bandung - Koharmatau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Jawa Barat bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang berlangsung Makoharmatau, di ruang rapat Basjir Soerya,  Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Rabu (07/10/2020). 

Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Tri Suryono, dalam sambutannya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan komitmen dan keinginan BKKBN bersama TNI AU dalam Koharmatau  untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, khususnya pada bidang kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

“Penduduk merupakan aspek penting dalam pembinaan potensi Dirgantara, pembinaan unsur demografi ini mencakup pembinaan terhadap data dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya  penduduk Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai komponen pertahanan negara sesuai dengan profesi masing-masing”, Tegas Dankoharmatau.

Lebih lanjut Dankoharmatau menyampaikan, Koharmatau dan BKKBN melalui program Keluarga Berencana dan program pendukung lainnya berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan cerdas sehingga memiliki kemampuan mempertahankan Negara. 

Sehingga menghasilkan generasi yang mampu ikut melaksanakan pembangunan demi tercapainya cita-cita nasional sehingga serta mempunyai daya saing komperatif dan daya saing kompetitif, tutupnya. 

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bapak Drs. Kusmana mengatakan dalam sambutannya, program bangga di Jawa Barat saat ini, masih dihadapkan dengan tantangan angka kelahiran yang relative masih tinggi. 

Guna mencegah terdinya kasus-kasus tersebut perlu penguatan dari aspek pembangunan kelauarga melalui pendekatan 8 fungsi keluarga, kasih sayang, perlindungan reproduksi, sosial budaya, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan, lanjutnya.

“Kerja sama BKKBN dengan Koharmatau (TNI AU) ini diharapkan dapat mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin”, tambah Drs Kusmana.

Lebih lanjut Drs. Kusmana menyampaikan, Jumalah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan yang luar biasa, namun besar tidak berkualitas maka akan hanya menjadi beban bagi pembagunan.

[7/10 17:55] Qhezhc Ksj Zt Jzodm Jnchj: Minggu Tertib untuk Mengukur Disiplin Prajurit Koharmatau.

Bandung - Koharmatau.     Dalam rangka menyambut HUT ke-57 Koharmatau berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan diantarnya bulan disiplin, Satuan Provos Koharmatau melaksanakan swiping di Makoharmatau, Lanud Husen Sastranegara, Bandung. Rabu (07/10/2020).

Bulan penegakan disiplin dalam bentuk swiping kendaraan roda dua dan roda empat (Kendaraan dinas/pribadi) dipimpin langsung oleh Dansatprof  Kapten Pom Supeni beserta anggota POM Koharmatau.

Penegakan disiplin bagi anggota Koharmatau melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor serta SIM (Surat Izin Mengemudi), surat kendaraan (STNK), dan kelengkapan identitas diri bagi personel seperti kartu tanda anggota (KTA). 

"Kegiatan penegakan disiplin selain merupakan agenda tetap dan program kerja Satprov Koharmatau, kegiatan sekarang dalam rangka menyambut HUT Ke-57 Koharmatau" tutur Dansatprov  Kapten Pom Supeni.

Guna menekan terjadinya kecelakaan yang dialami keluarga  besar Koharmatau, kelengkapan kendaraan menjadi sesuatu yang wajib dipatuhi oleh pengguna fasilitas jalan raya, tegas Kapten Pom Supeni.

Bulan tertib dilaksankan dimulai pukul 06.15 wib sampai dengan pukul 07.40 Wib, sebelum personel  mengikuti pelaksanaan apel pagi, dalam pelaksaan swiping tidak ada istilah tebang pilih mulai dari kendaraan pribadi sampai terlebih lagi kendaraan dinas. tambah Kapten Pom Supeni.

Sementara Komandan Detasemen Markas Koharmatau Letkol Tek Wahyu Kusumahardi, S.T., M.Sc. dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan swiping merasa bangga atas ketaatan prajurit dan PNS Koharmatau, karena tidak ditemukan pelanggaran baik dari kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan maupun surat ijin mengemudi dan termasuk kendaraan dinas Pejabat.

Komentar

Tampilkan

Terkini